Nova Juris: Jurnal Hukum

PELAKSANAAN PELAYANAN PENGECEKAN SERTIFIKAT HAK MILIK SECARA ELEKTRONIK SEBELUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH NOTARIS YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

Rosida Diani, Rika Destiny Sinaga — Wed, 18 Dec 2024 00:00:00 +0700

Layanan pengecekan sertifikat elektronik dapat diajukan oleh PPAT atau pihak lain selain PPAT
seperti perorangan, badan hukum, instansi pemerintah atau pihak lainnya yang berkepentingan yang
merupakan pemegang hak atas tanah. Layanan pengecekan sertifikat yang diajukan oleh PPAT
merupakan bagian dari kewajiban PPAT sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai
pemindahan/peralihan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Sehingga menimbulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan pelayanan pengecekan sertifikat hak milik secara elektronik sebelum pembuatan akta jual beli oleh notaris yang berkedudukan sebagai pejabat pembuat akta tanah pada kantor pertanahan kota palembang dan apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pelayanan pengecekan sertifikat hak milik secara elektronik sebelum pembuatan akta jual beli oleh notaris yang berkedudukan sebagai pejabat pembuat akta tanah pada kantor pertanahan kota palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan pelayanan pengecekan sertifikat hak milik secara elektronik sebelum pembuatan akta jual beli oleh notaris yang
berkedudukan sebagai pejabat pembuat akta tanah pada kantor pertanahan kota palembang telah
dilaksanakan oleh notaris yang berkedudukan sebagai pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik. Adapun
faktor penghambatnya yaitu terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal Sedangkan faktor
pendukungnya adalah peningkatan data kualitas data pertanahan serta dapat terjalinnya sosialisasi
dan komunikasi antara kantor pertanahan dan notaris yang berkedudukan sebagai PPAT. Pihak
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN lebih memberikan kemudahan dan keringanan dalam
syarat untuk pendaftaran di kantor pertanahan agar dapat mempermudah masyarakat dalam urusan
pendaftaran

ORIENTASI TERHADAP PASAL 100 TENTANG PIDANA MATI PADAUNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

M Johan Saputra, Suryani Yusi, Sakinah Agustina — Thu, 12 Dec 2024 00:00:00 +0700

Pidana mati pada KUHP yang masih berlaku mengalami perubahan pada KUHP baru. Penulis
mengangkat permasalahan dengan judul “Orientasi Terhadap Pasal 100 tentang Pidana Mati pada
Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Dengan
permasalahan yang timbul bagaimana perbedaan peraturan pidana mati pada KUHP yang masih
berlaku dan KUHP baru? pandangan yang diberikan oleh mereka yang pro dan kontra terhadap
pelaksanaan pidana mati? dan proses pelaksanaan pidana mati pasal 100 undang-undang No. 1 tahun
2023?. Dalam penulisan ini menggunakan menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil
pembahasan terhadapa pasal 100 ternyata ada pendapat prodan kontra bahwa pidana mati pada
KUHP baru ini tepatnya pada pasal ini,pelaksanaan masa percobaan 10 tahun, berkelakuan baik,
dan bergantinya pidana mati ke pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. ada yang masih ingin
mempertahankan eksistensi hukuman mati dan ada yang harus dihapuskan karena bertentangan
dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses Pelaksanaan Pasal 100 KUHP Baru ini memberikan
kesempatan bagi terpidana untuk bisa memperbaiki diri, menjadi lebih baik dan menyesali
perbuatannya. Maka guna terlaksananya tugas dan fungsi pelaksanaan pidana mati dalam KUHP
baru secara efisien dan efektif, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk integritas
petugas, sosialisasi dan pemahaman tentang pidana mati pada pasal 100 KUHP Baru harus diperjelas
dan benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat yang kurang akan pengetahuan akan hukum karena
seiring berjalannya zaman dan meningkatnyateknologi maka akan meningkat pula tindak kejahatan di
lingkungan masyarakat hingga negara.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT.ANDIKA PRATAMA KARYA MANDIRI

Heri Rahman, Agus Irawan, Orid Tatiana — Wed, 01 Jan 2025 11:23:23 +0700

Untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, maka diperlukan prosedur kesehatan
dan keselamatan kerja agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan penyakit yang
diakibatkan oleh lingkungan kerja sehingga produktivitas kerja tetap terjaga. DaIam ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang KeseIamatan Kerja teIah diterangkan bahwa semakin
pesatnya perkembangan teknologi termasuk dalam bidang industri, mekanisme, dan modernisasi,
maka akan terjadi peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat
perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum Terhadap hak -
hak pekerja dan penyelesaian kasus bila terjadi kecelakaan kerja di bidang keselamatan Dan
Kesehatan Kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris. Andika Pratama Karya Mandiri dalam memberikan perlindungan dan menjamin
keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja,
yaitu dengan cara menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja berupa masker, helm,
kacamata pelindung, sepatu, body hardness, Apd dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk
pemenuhan dari salah atu hak pekerja yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang- undang
Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam prakteknya di lapangan tidak semua
pekerja mau memakai alat pelindung diri. Rendahnya kesadaran para pekerja tentu saja memberikan
kerugian terhadap pekerja lain dalam kenyamanan bekerja dan tentu merugikan pihak peursahaan
karena kemungkinan angka kecelakaan kerja akan tinggi jika pekerja tidak melaksanakan kewajiban
dengan memakai alat pelindung diri. Dan Alat alat yang di gunakan dalam pelindung keselamatan
kerja di PT. Andika Pratama karya mandiri tidak sesuai standar yang telah di tentukan oleh undang
undang.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL CONTENT SEBAGAI KEJAHATAN PEMBOHONGAN PUBLIK MAYANTARA (CYBER CRIME) PADA IKLAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (ITE)

Puput Regina Cahyani, Suryani Yusi, Sakinah Agustina — Thu, 12 Dec 2024 00:00:00 +0700

Tuntutan ekonomi dengan biaya hidup yang semakin tinggi adalah salah satu pemicu maraknya
penggunaan pinjaman online di masyarakat. Berbagai cara penawaran dilakukan oleh perusahaan
penyalur pinjaman online agar masyarakat tertarik, termasuk dengan cara-cara yang bertentangan
dengan hukum seperti ilegal content sebagai kejahatan pembohongan publik Cybercrime. Tujuan
penelitian ini untuk mengrtahui implementasi dan kendala dalam penerapan sanksi pidana ilegal
content pada iklan pinjaman online berdasarkan Pasal 43 ayat f dalam peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang (ITE). Dalam
penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative. Hasil
penelitian sudah ada aturan yang mengatur tentang sanksi ilegal content pembohongan publik pada
iklan pinjaman online ilegal yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (ITE)
dalam penerapan aturannya sudah tepat, dimana dalam penerapannya menggunakan asas hukum lex
specialis derogat legi generalis dalam hal ini UU ITE yang bersifat khusus. Sedangakn POJK No.
77/POJK.01/2016 dalam penerapan nya masih belum cukup mengakomodir dan menyelesaikan
permasalahan penyelenggaraan pinjaman online ilegal, sehingga perlu pembentukan undang-undang
secara khusus yang mengatur pinjaman online ilegal. Sedangkan kendala dalam penerapan sanksi
pembohongan publik pada iklan pinjaman online adalah masih banyaknya perusahaan pinjaman
online ilegal yang melanggar aturan POJK No.77/POJK.01/2016 yang tidak mendaftarkan
perusahaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, penegakan hukum dalam
koordinasinya antar lembaga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan
sanksi.

OPTIMALISASI PERAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM BIDANG KESEHATAN

Zainuddin, Evi Oktarina — Thu, 12 Dec 2024 00:00:00 +0700

Pengelolaan pendapatan dan belanja yang efektif dan efisien mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang inovatif dan memihak masyarakat. Sesuai dengan fungsi
yang tersebut di atas, DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol, salah
satunya yakni pengontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun seringkali fungsi pengawasaan tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal oleh
anggota legislatif di berbagai daerah terkait pengawasan DPRD dalam bidang Kesehatan.
Tujuan penelitian ini optimalisasi peran dan hambatan pelaksanaan pengawasan DPRD
terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bidang
kesehatan, Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan
Yuridis normative. Hasil penelitian perencanaan ini pemerintah daerah Bersama DPRD
menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Di awali dengan penjaringan aspirasi
masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainya
yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah
oleh Menteri Dalam Negeri. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh DPRD terhadap APBD di bidang Kesehatan adalah, Keterbatasan
penguasaan pemahaman Anggota dewan terhadap postur anggaran, serta fungsi dan
kewenangannya, Geografis wilayah yang membatasi DPRD dalam mengumpulkan
informasi rill terhadap ketercapaian program bidang Kesehatan, Kurangnya keahlian
anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.