PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL CONTENT SEBAGAI KEJAHATAN PEMBOHONGAN PUBLIK MAYANTARA (CYBER CRIME) PADA IKLAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (ITE)

Abstract

Tuntutan ekonomi dengan biaya hidup yang semakin tinggi adalah salah satu pemicu maraknya
penggunaan pinjaman online di masyarakat. Berbagai cara penawaran dilakukan oleh perusahaan
penyalur pinjaman online agar masyarakat tertarik, termasuk dengan cara-cara yang bertentangan
dengan hukum seperti ilegal content sebagai kejahatan pembohongan publik Cybercrime. Tujuan
penelitian ini untuk mengrtahui implementasi dan kendala dalam penerapan sanksi pidana ilegal
content pada iklan pinjaman online berdasarkan Pasal 43 ayat f dalam peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang (ITE). Dalam
penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative. Hasil
penelitian sudah ada aturan yang mengatur tentang sanksi ilegal content pembohongan publik pada
iklan pinjaman online ilegal yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (ITE)
dalam penerapan aturannya sudah tepat, dimana dalam penerapannya menggunakan asas hukum lex
specialis derogat legi generalis dalam hal ini UU ITE yang bersifat khusus. Sedangakn POJK No.
77/POJK.01/2016 dalam penerapan nya masih belum cukup mengakomodir dan menyelesaikan
permasalahan penyelenggaraan pinjaman online ilegal, sehingga perlu pembentukan undang-undang
secara khusus yang mengatur pinjaman online ilegal. Sedangkan kendala dalam penerapan sanksi
pembohongan publik pada iklan pinjaman online adalah masih banyaknya perusahaan pinjaman
online ilegal yang melanggar aturan POJK No.77/POJK.01/2016 yang tidak mendaftarkan
perusahaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, penegakan hukum dalam
koordinasinya antar lembaga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan
sanksi.