IMPLEMENTASI REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PASAL 54 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG

Abstract

Badan Narkotika Nasional Sumsel Pada tahun 2019 terdapat 1599 jumlah tindak pidana (JTP)
narkotika dan terdapat 444 data penyalahguna narkoba yang melapor dan mendapatkan layanan
rehabilitasi, sedangkan di tahun 2020 terdapat 1851 JTP narkotika dan hanya 403 yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi. Dengan demikian jumlah tindak pidana narkotika dalam dua
tahun tersebut meningkat cukup tinggi namun program rehabilitasi yang diatur dalam UU 39
Tahun 2009 Pasal 54 masih sangat rendah. Dalam praktek sarana pemulihan melalui Rehabilitasi
bagi poencandu narkoba masih belum otimal. Untuk mengetahui permasalahan ini penulis akan
mendalami bagaimana Implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut
Pasal 54 No.35 tahun 2009 di Kota Palembang? Apa Kendala Impelementasi Rehabilitasi korban
Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang- undang No.35 Tahun 2009 di Kota Palembang?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maka dari
itu, dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, guna terlaksananya tugas dan fungsi
rehabilitasi secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah
maupun jenisnya, termasuk tata letak dan lokasi pusat rehabilitasi yang disesuaikan dengan
kebutuhan baik Rehabilitasi Pemerintah maupun yang Swasta. Jadi selagi prasarana, lokasi dan
yang lainnya belum memadai maka implementasi Rehabilitasi kurang optimal dan peraturan Pasal
54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tidak terlaksana dengan baik, untuk itu peran pemerintah
disini sangat dibutuhkan