EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II KAYU AGUNG SUMATERA SELATAN

Abstract

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, serta mendukung proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran tata tertib masih kerap terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib di lembaga tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta pengamatan langsung terhadap perilaku warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 di Lapas Kelas II Kayu Agung belum sepenuhnya efektif, yang ditandai dengan masih adanya pelanggaran tata tertib oleh warga binaan. Faktor penyebab pelanggaran tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding), rendahnya kesadaran hukum warga binaan, serta kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan oleh petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi peraturan melalui peningkatan kualitas pembinaan, penegakan disiplin yang konsisten, serta perbaikan sistem pengawasan guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan secara optimal.