Justici

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA SIBER DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PADA UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Putri Sari Nilam Cayo — 2026-07-16

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai tindak pidana siber (cybercrime) yang bersifat kompleks, lintas negara, dan sulit dideteksi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber dalam perspektif viktimologi serta mengkaji tantangan penegakan hukumnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam KUHP Nasional 2023 masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kejahatan siber. Selain itu, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan regulasi, kesulitan pembuktian digital, keterbatasan aparat penegak hukum, serta sifat kejahatan siber yang lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada korban agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.

PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DALAM REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Yuliana — 2026-07-16

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu, untuk mencegah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika ini perlu disusun langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Langkah-langkah tersebut tertuang di dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan di dalam undang-undang ini juga terdapat strategi penyelamatan pecandu narkoba melalui rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi penyalah gunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 54 melalui rehabilitasi medis dan sosial. Dalam praktek, penetapan rehabilitasi harus melalui beberapa tahapan mulai dari Kepolisian, Penuntutan dilanjutkan ke Pengadilan. Berdasarkan keputusan Hakim akan ditetapkan apakah pelaku/pecandu penyalahgunaan narkotika ditetapkan dengan menggunakan sarana pemulihan rehabilitasi atau hukuman penjara.

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK

Sartika Patriawati — 2026-07-16

Pembatalan perjanjian merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Dalam praktiknya, sering terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada prinsipnya tidak membenarkan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi, kesepakatan para pihak, atau melalui putusan pengadilan. Akibat hukum dari pembatalan sepihak dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta kewajiban ganti rugi dan pemulihan keadaan para pihak seperti semula. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian harus selalu berlandaskan asas itikad baik untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEGAGALAN SISTEM PELACAKAN (TRACKING SYSTEM) BARANG DALAM JASA PENGANGKUTAN BERBASIS DIGITAL

Juniar Hartika Sari — 2026-07-16

Perkembangan jasa pengangkutan berbasis digital telah menghadirkan inovasi berupa sistem pelacakan barang (tracking system) yang berfungsi memberikan informasi secara real time kepada pengguna jasa. Namun, dalam praktiknya, kegagalan sistem pelacakan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, baik berupa keterlambatan informasi, ketidakjelasan status pengiriman, maupun kehilangan barang. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengangkutan berbasis digital.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan (library research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengangkutan berbasis digital dapat diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan kewajiban keandalan sistem elektronik (system reliability obligation) oleh penyedia jasa, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme ganti rugi berdasarkan wanprestasi (breach of contract) maupun perbuatan melawan hukum (tort). Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pengguna jasa.

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM ; RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Rosida Diani — 2026-07-16

Legal aid posts are one of the government's efforts to provide opportunities for every citizen to access legal aid. In its implementation, legal aid posts are now available at village offices, one of which is in the Kebun Bunga sub-district. This study uses an empirical research method with primary data obtained from interviews and secondary data obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations, research results and literature related to the subject matter. From the results of the study, it was found that the implementation of the legal aid post most widely used in the Kebun Bunga sub-district office is mediation. The mediation process is carried out by the village head, assisted by the village secretary, Babinsa, and village staff. There are several inhibiting factors in the implementation of mediation at the Kebun Bunga sub-district office, namely resolving problems between neighbors involving emotions, a sense of prestige and long-standing resentment so that it is difficult to find an agreement, the level of education of the parties, the results of the mediation are not binding, and the difficulty of bringing the parties together due to time.

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KORUPSI

Taqwa Taqwa — 2026-07-16

Kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi dapat dilakukan melalui administrasi pemerintahan yang tersusun sistematis dan juga melalui teknologi informasi, serta transparansi keuangan yang dapat diaudit oleh BPK dan BPKP. Sehingga dengan ketiga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan dapat melakukan penghematan anggaran (budgetting) keuangan daerah, serta dapat melayani masyarakat dengan baik, agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini ada permasalahan yang ditimbulkan yaitu apa dampak kewenangan pemerintah daerah jika terjadi penyalahgunaan jabatan ? dan bagaimana penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan deduktif-induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dampak kewenangan pemerintah daerah dalam penyalahgunaan jabatan yaitu meliputi kerugian keuangan negara akibat korupsi oleh pejabat/pegawai negara, dan menerima suap (gratifikasi), rusaknya tatanan pelayanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi, serta terhambatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan. Maka, kewajiban rekonstruksi kewenangan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencegah maladministrasi pada pelayanan publik. Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi yaitu diwujudkan melalui sistem merit kejaksaan inspektorat di pemerintah daerah setempat. Sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten diawasi dan diimplementasikan oleh Inspektur Daerah, bersama BKPSDM untuk menutup celah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

PENGGELAPAN GAJI PENGAJAR DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENDAHARA DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Mila Surahmi — 2026-07-16

Tindak pidana penggelapan gaji pengajar dalam lembaga pendidikan merupakan permasalahan hukum yang cukup marak terjadi di Indonesia. Bendahara sebagai pemegang amanah pengelolaan keuangan memiliki posisi strategis yang rentan disalahgunakan untuk melakukan penggelapan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana penggelapan, termasuk penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh bendahara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana bendahara yang melakukan penggelapan gaji pengajar dalam perspektif KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan Pasal 486, Pasal 488, dan Pasal 490 UU No 1 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan pengaturan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengatur penggelapan secara lebih komprehensif dengan kategori penggelapan umum, penggelapan ringan, dan penggelapan dalam jabatan yang bukan karena kejahatan. Bendahara yang menggelapkan gaji pengajar dapat dijerat dengan Pasal 488 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V sebesar Rp500.000.000,00. Pertanggungjawaban pidana bendahara ditentukan oleh pemenuhan unsur kesalahan berupa kesengajaan serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan keuangan lembaga pendidikan dan sosialisasi ketentuan KUHP Nasional kepada para pengelola pendidikan.