Justici

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI DI ERA MODERNISASI DIGITAL

2025-07-08T17:13:01+07:00

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di era modernisasi digital, di mana kemajuan teknologi informasi berdampak signifikan terhadap modus operandi kejahatan sekaligus membuka peluang inovasi dalam penindakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tantangan dan peluang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di era digital dan Bagaimana optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan pola korupsi yang terjadi seiring digitalisasi, serta mengevaluasi efektivitas strategi penegakan hukum yang memanfaatkan teknologi, seperti sistem e-government, digital forensik, dan pemantauan transaksi keuangan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta studi kasus dan wawancara dengan aparat penegak hukum dan pakar teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum, misalnya melalui penerapan sistem pelaporan elektronik, penggunaan Artificial Intelligence untuk deteksi pola transaksi mencurigakan, serta transparansi data publik. Namun, di sisi lain, korupsi juga bertransformasi ke dalam bentuk digital seperti manipulasi data elektronik dan penyalahgunaan sistem informasi. Hambatan utama terletak pada belum meratanya kapasitas digital aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta perlindungan hukum terhadap data digital.

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

2025-07-08T17:14:07+07:00

Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa dan kepastian Hukum penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approacch). kesimpulan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

2025-07-08T17:12:39+07:00

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup Panjang di Indonesia, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah. Salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah munculnya kerugian keuangan negara yang sangat besar. Pengembalian keuangan negaramerupakan Upaya yang harus dijalankan guna mengembalikan perekonomian negara akibat korupsi. Adapun permasalahan yang muncul adalah bagaimana sebenarnya ketentuan yang mengatur Upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam UUTPK. Hasil telaah penulis menunjukkan bahwa, ketentuan yang mengatur mengenai Upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi meliputi norma hukum pidana dan norma hukum perdata. Norma hukum pidana diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana berupa perampasan aset korupsi dan pembayaran uang pengganti. Sementara norma hukum perdata mencakup gugatan kepada ahli waris apabila tersangka korupsi meninggal dunia didalam proses penyidikan, dan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya harta terpidana yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi.

IMPLEMENTASI PERATURAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DENGAN KONTRAK

2025-07-08T17:13:45+07:00

Salah satu bentuk perjanjian kerja yang ada di Indonesia adalah perjanjian kerja waktu tertentu, atau biasa kita dengar dengan perjanjian kerja kontrak. Belakangan semakin marak para pelaku usaha atau perusahaan menggunakan sistem kerja kontrak terhadap pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerja kontrak yang diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative (Normative Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Library Research atau kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diperoleh dengan menelaah dan mempelajari serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang dan rasa keadilan, itu lah mendorong para buruh mengadakan demonstrasi dalam setiap peringatan hari buruh yang intinya menuntut kesejahteraan buruh.

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA

2025-07-08T17:11:59+07:00

Penelitian ini mengkaji pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan teori trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Teori Trias Politica Dalam Pembagian Kekuasaan Di Indonesia dan Bagaimana Bentuk Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta literatur hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal dengan modifikasi dari teori trias politica. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan antar lembaga negara yang kadang mengaburkan batas-batas kekuasaan tersebut. Meskipun pembagian kekuasaan secara konstitusional sudah cukup tegas, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal independensi lembaga yudikatif dan dominasi kekuasaan eksekutif.

PENERAPAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PENGGANDAAN BUKU OLEH PELAKU USAHA FOTOCOPY

2025-07-08T17:13:23+07:00

Penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam kaitannya dengan praktik penggandaan buku oleh pelaku usaha fotokopi. Pasal 10 mengatur tentang larangan penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk dalam bentuk penggandaan sebagian atau seluruh karya cipta. Fenomena penggandaan buku, terutama buku pelajaran dan referensi akademik di lingkungan pendidikan tinggi, menjadi isu yang kompleks karena di satu sisi terdapat kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan bahan ajar yang terjangkau, namun di sisi lain terdapat perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pencipta sebagai pemilik hak eksklusif atas karya intelektual mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Secara normatif, dilakukan analisis terhadap substansi hukum dalam Pasal 10 UU Hak Cipta serta peraturan turunannya. Secara empiris, penelitian ini mengeksplorasi praktik pelaku usaha fotokopi di sekitar lingkungan kampus di Kota X melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha fotokopi pada umumnya belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum terkait hak cipta, dan sebagian besar penggandaan buku dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Praktik ini umumnya dilakukan atas dasar kebutuhan mahasiswa terhadap bahan ajar murah dan mudah diakses. Di sisi lain, mekanisme perizinan dan sistem lisensi reproduksi buku belum berjalan secara efektif, dan pengawasan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran hak cipta masih sangat minim. Meskipun terdapat ketentuan mengenai pengecualian terbatas untuk tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta, namun penggandaan dalam skala besar dan untuk tujuan komersial tetap merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, penerbit, dan pelaku usaha fotokopi dalam membangun mekanisme legal yang adil, seperti sistem lisensi kolektif atau kerja sama penyediaan bahan ajar berlisensi terbuka. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga harus dilakukan secara proporsional dengan pendekatan edukatif, bukan hanya represif, guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi.

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Koperatif Antara Malaysia Dan Indonesia)

2025-07-08T17:12:18+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum pidana terkait perlindungan dan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada efektivitas regulasi serta penerapan sanksi pidana yang bersifat preventif dan represif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan pengaturan hukum pidana mengenai pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia dan Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, serta Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA) di Malaysia. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap isi norma hukum dan implementasinya, termasuk studi kasus dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Namun, Malaysia cenderung lebih progresif dalam pelibatan lembaga keuangan dan intelijen keuangan secara terpadu, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga. Di sisi lain, sanksi pidana di kedua negara sama-sama mencakup pidana penjara dan denda, tetapi perbedaan terdapat pada mekanisme penyitaan aset dan perlindungan terhadap whistleblower. Secara umum, Malaysia lebih menekankan pada efisiensi proses hukum dan deteksi dini, sementara Indonesia masih memperkuat aspek penindakan.