Nova Juris: Jurnal Hukum

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH (DPRD) YANG MELAKUKAN PENYELEWENGAN TERHADAP DANA ASPIRASI

Riza Ariansyah, Evi Oktarina — Wed, 25 Jun 2025 13:01:46 +0700

Penyelewengan dana aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap anggota DPRD yang terlibat dalam praktik penyelewengan dana aspirasi, serta menganalisis efektivitas mekanisme hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan internal DPRD, serta minimnya pelaporan dari masyarakat. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasinya belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta independensi lembaga penegak hukum guna menciptakan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap penyalahgunaan dana aspirasi oleh anggota DPRD.

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP

Rahmaniya, Aidil Fitri — Wed, 25 Jun 2025 13:02:30 +0700

Transaksi jual beli online dengan sistem dropship menjadi fenomena yang semakin populer dalam ranah perdagangan elektronik (e-commerce). Keberhasilan suatu usaha yang menggunakan sistem dropship tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses dan potensi keuntungan, tetapi juga seberapa baik prinsip kehati-hatian diterapkan dalam menjalankan operasional usaha. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli dengan sistem dropship dan bagaimana regulasi hukum sistem dropship berupa perlindungan konsumen dan dropshipper. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama, dan disertai wawancara sebagai data pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian memainkan peran penting dalam meminimalkan risiko produk palsu atau berkualitas rendah, menjaga kepuasan pelanggan, dan melindungi reputasi bisnis. Namun, tantangan juga teridentifikasi, termasuk kesulitan dalam memilih supplier yang dapat dipercaya dan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan undang-undang terkait, yang dapat melindungi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli online dengan sistem dropship, serta saran-saran praktis untuk meningkatkan efektivitasnya.

PENERAPAN PRINSIF AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISTALIF DPRD KOTA PALEMBANG

Rusmin, Wahyuningsi — Wed, 25 Jun 2025 13:03:26 +0700

Penerapan prinsip affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Prinsip affirmative action merupakan bentuk kebijakan yang bersifat diskriminatif positif, dirancang untuk memperbaiki ketimpangan struktural dan kultural yang menghambat partisipasi kelompok marjinal, khususnya perempuan, dalam proses politik. Di Indonesia, kebijakan ini direalisasikan melalui kuota pencalonan legislatif yang mengharuskan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif partai politik. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, internal partai, hingga budaya politik yang patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan anggota DPRD perempuan, pengurus partai politik, dan penyelenggara pemilu di Kota Palembang, serta dokumentasi hasil pemilu legislatif tahun 2019 dan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% perempuan telah diadopsi secara normatif dalam regulasi kepemiluan, realisasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang masih jauh dari ideal. Pemilu 2019 hanya berhasil mengantar 5 dari 50 anggota DPRD yang berasal dari kalangan perempuan (10%), dan pada pemilu 2024 pun peningkatannya masih belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh penempatan calon perempuan di nomor urut tidak strategis, lemahnya komitmen partai terhadap pencalonan perempuan, serta minimnya dukungan politik dan finansial bagi calon perempuan. Selain itu, budaya politik lokal yang masih maskulin serta anggapan bahwa politik bukan ranah perempuan memperburuk posisi tawar perempuan dalam kontestasi elektoral. Meskipun demikian, terdapat inisiatif positif dari beberapa partai politik dan organisasi perempuan di Palembang yang mulai mendorong pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas calon legislatif perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa affirmative action dalam bentuk kuota gender belum sepenuhnya efektif meningkatkan keterwakilan perempuan secara substansial tanpa dibarengi reformasi internal partai politik, perubahan budaya politik, dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, pengawasan pelaksanaan kuota secara lebih ketat oleh penyelenggara pemilu, serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam mendorong keterwakilan politik yang lebih inklusif dan adil gender di tingkat lokal.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG UPAH LEMBURNYA TIDAK DI BAYAR PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. JALUR MANDIRI UTAMA)

Ernita Sari, Jhoni — Wed, 25 Jun 2025 13:04:02 +0700

Masalah upah merupakan maslah yang paling sering di permasalahkan antara pekerja dengan perusahaan, yang dapat mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan kerja. Bagi pihak pekerja memandang upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, sementara dipihak pengusaha memandang upah sebagai salah satu beban yang harus dipikul karena merupakan bagian dari biaya produksi. Permasalahannya bagaimana perlindungan hukum terhadap upah lembur karyawan? Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah lembur karyawan di PT. Jalur Mandiri Utama. Metode penelitian ini adalah observational research yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan cara menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah lembur karyawan belum berjalan sebagaimana mestinya dimana masih adanya pekerja yang bekerja di hari libur nasional tanpa dibayar upah lembur, sehingga para pekerja tersebut kehilangan hak dan kewajibannya, serta belum terlaksana sesuai undang-undang dengan bukti kejadian pengaduan upah lembur karyawan PT. Jalur Mandiri Utama yang tidak di bayarkan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap perusahaan yang tidak membayar upah lembur bahwa berdasarkan aturan hukum yang ada, buruh-buruh yang telah melakukan kerja lembur namun tidak diberikan upah lembur oleh pihak perusahaan, dapat melakukan beberapa langkah atau upaya untuk memperjuangkan hak-haknya.

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL : REFORMASI MEKANISME DARI NAFTA KE USMCA

Orid Tatiana — Wed, 25 Jun 2025 13:04:42 +0700

Penelitian ini mengkaji dinamika penyelesaian sengketa internasional dalam konteks reformasi mekanisme dari NAFTA (North American Free Trade Agreement) ke USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). Pergantian rezim perjanjian dagang ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum dan kebijakan penyelesaian sengketa antar negara anggota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa perbedaan substansial antara mekanisme penyelesaian sengketa dalam NAFTA dan USMCA dan Bagaimana reformasi tersebut memengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional di kawasan Amerika Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pergeseran prinsip hukum dan struktur institusional dalam mekanisme penyelesaian sengketa antara NAFTA dan USMCA, serta mengevaluasi sejauh mana reformasi tersebut mampu meningkatkan kepastian hukum, perlindungan investor, dan keseimbangan kepentingan nasional masing-masing negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan analisis terhadap isi teks perjanjian NAFTA dan USMCA, ditambah dengan studi kasus penyelesaian sengketa yang terjadi di bawah kedua perjanjian tersebut. Pendekatan ini dilengkapi dengan data sekunder dari jurnal hukum internasional, laporan pemerintah, dan publikasi resmi badan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa USMCA membawa sejumlah perubahan krusial, termasuk reformasi mekanisme investor-state dispute settlement (ISDS), penguatan peran negara dalam perlindungan regulasi domestik, serta peningkatan transparansi proses arbitrase. Dibandingkan NAFTA, USMCA cenderung lebih membatasi hak investor asing dalam menggugat negara, namun memperluas ruang dialog antar pemerintah. Reformasi ini mencerminkan dinamika baru dalam hubungan perdagangan internasional yang lebih berimbang namun tetap kompleks.