PENERAPAN PRINSIF AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISTALIF DPRD KOTA PALEMBANG

Abstract

Penerapan prinsip affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Prinsip affirmative action merupakan bentuk kebijakan yang bersifat diskriminatif positif, dirancang untuk memperbaiki ketimpangan struktural dan kultural yang menghambat partisipasi kelompok marjinal, khususnya perempuan, dalam proses politik. Di Indonesia, kebijakan ini direalisasikan melalui kuota pencalonan legislatif yang mengharuskan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif partai politik. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, internal partai, hingga budaya politik yang patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan anggota DPRD perempuan, pengurus partai politik, dan penyelenggara pemilu di Kota Palembang, serta dokumentasi hasil pemilu legislatif tahun 2019 dan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% perempuan telah diadopsi secara normatif dalam regulasi kepemiluan, realisasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang masih jauh dari ideal. Pemilu 2019 hanya berhasil mengantar 5 dari 50 anggota DPRD yang berasal dari kalangan perempuan (10%), dan pada pemilu 2024 pun peningkatannya masih belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh penempatan calon perempuan di nomor urut tidak strategis, lemahnya komitmen partai terhadap pencalonan perempuan, serta minimnya dukungan politik dan finansial bagi calon perempuan. Selain itu, budaya politik lokal yang masih maskulin serta anggapan bahwa politik bukan ranah perempuan memperburuk posisi tawar perempuan dalam kontestasi elektoral. Meskipun demikian, terdapat inisiatif positif dari beberapa partai politik dan organisasi perempuan di Palembang yang mulai mendorong pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas calon legislatif perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa affirmative action dalam bentuk kuota gender belum sepenuhnya efektif meningkatkan keterwakilan perempuan secara substansial tanpa dibarengi reformasi internal partai politik, perubahan budaya politik, dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, pengawasan pelaksanaan kuota secara lebih ketat oleh penyelenggara pemilu, serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam mendorong keterwakilan politik yang lebih inklusif dan adil gender di tingkat lokal.