PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH (DPRD) YANG MELAKUKAN PENYELEWENGAN TERHADAP DANA ASPIRASI

Riza Ariansyah; Evi Oktarina

doi:10.35449/novajuris.v3i1.1037

Riza Ariansyah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Evi Oktarina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

DOI: https://doi.org/10.35449/novajuris.v3i1.1037

Keywords: DPRD, dana aspirasi, penegakan hukum, korupsi, akuntabilitas

Abstract

Penyelewengan dana aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap anggota DPRD yang terlibat dalam praktik penyelewengan dana aspirasi, serta menganalisis efektivitas mekanisme hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan internal DPRD, serta minimnya pelaporan dari masyarakat. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasinya belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta independensi lembaga penegak hukum guna menciptakan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap penyalahgunaan dana aspirasi oleh anggota DPRD.

References

BUKU-BUKU :
Abdoel Djamali, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta.
Alvin S Johnson, 2004, Sosiologi Hukum., Rineka Cipta. Jakarta.
Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Baskoro T, 2005, Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
C.F.G. Sunaryati Hartono, 1986, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta.
Dedi Nordiawan, dkk, 2009, Akuntansi Pemerintahan, cet. III, Salemba Empat Jakarta.
Dellyana,Shant,1988, Konsep Penegakan Hukum. Liberty , Yogyakarta: 1988.
Departemen Pendidikan Nasional, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2006, makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta.
Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya , Grafika, Jakarta.
-----------, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Marbun B.N, 1993, DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya, Erlangga, Jakarta.
Miriam Budiarjo, 2005, Dasar-Dasar Ilmu Piltik, Gramedia, Jakarta.
Miriam Budiardjo, 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Oka Mahendra, 2003, Merajut Benang yang Kusut, Pancur Siwah, Jakarta, 2003.
Satjipto Rahardjo, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Gentapress, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Yudi Kristiana, 2009, Menuju Kejaksaan Progresif, LSHP, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.