PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN MELALUI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (SEBUAH ANALISIS NARASI, POLITIK DAN AKTOR)

Abstract

Penelitian ini berawal dari fakta bahwa tingkat konflik kehutanan di Kabupaten Musi Rawas cukup tinggi. Konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah saja, namun juga masyarakat dengan perusahaan dan perusahaan dengan pemerintah. Berdasarkan kajian awal diketahui bahwa salah satu akar masalahnya adalah pada faktor tata kelola, dimana pengelolaan hutan selama ini lebih mengedepankan aspek bisnis dan eksploitasi dengan tanpa mempertimbangkan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan daerah (PPK BLUD) pada KPHP Lakitan akan membuat perbaikan pada tata kelola hutan dan selanjutnya berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan sosial ekonomi antara pengelola KPHP dengan perusahaan dan masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggali sebanyak-banyaknya informasi dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) kepada para pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan, yaitu pihak pemerintah (meliputi pihak KPHP Lakitan, Dinas Kehutanan Musi Rawas, dan instansi terkait), perusahaan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pihak memiliki kewenangan dan kepentingan dalam penerapan PPK BLUD pada KPHP Lakitan melalui pendekatan Power-Interest-Legitimacy (PIL). Berbagai pihak tersebut, baik dari sisi pemerintah, swasta, maupun masyarakat diyakini akan memberikan sumbangan positif pada pengembangan KPHP Lakitan asalkan terdapat sinergi yang baik antar berbagai pihak tersebut.